ARAHKATA- Politisi senior PKS Depok, H Bambang Sutopo tekankan kerja sama penanganan sampah melalui metode Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) sebagai solusi pengelolaan sampah yang aman lantaran tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Depok.
Penilaian itu juga dilandasi hasil rapat kerja bersama komisi di DPRD Depok bersama pihak Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) yang mengungkap tidak adanya daerah di Indonesia yang sejauh ini mampu membiayai tipping fee pengolahan sampah secara mandiri.
“Seluruh daerah yang menerapkan skema serupa pada akhirnya meminta bantuan Dana Alokasi Khusus ke pusat. Bagi Depok, biaya ini jelas akan menjadi beban berat APBD ” kata Bambang, Rabu, 29 Juli 2026.
Lantaran itu, Komisi C memperdalam rencana kerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor untuk pengoperasian PSEL Batch II di kawasan Kayumanis yang ditargetkan beroperasi tahun 2027–2028 mendatang.
Upaya itu ditindaklanjuti melalui kunjungan kerja Komisi C ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada 21 Juli 2026 lalu guna memperoleh informasi, berdiskusi, dan mendalami teknis pelaksanaannya.
“ Kerja sama ini dinilai paling aman, tidak membebani keuangan daerah, dan mengubah sampah yang tadinya beban menjadi sumber daya bernilai ekonomi ” ujar Anggota Komisi C DPRD Depok, H. Bambang Sutopo yang akrab di sapa HBS.
Legislator Fraksi PKS ini jugaa menegaskan jika pihaknya akan mengawal seluruh proses mulai dari aspek regulasi, teknologi yang digunakan, skema pembiayaan, hingga dampak lingkungan.
“Kota yang maju bukanlah kota yang menghasilkan sedikit sampah, melainkan kota yang mampu mengelola sampah secara cerdas dan mengubahnya menjadi manfaat bagi masyarakat , tandas politisi daerah pemilihan Cilodong-Tapos ini.
Nantinya, lanjut HBS, fasilitas tersebut mampu mengolah sekitar 700 ton sampah harian dari Depok menjadi energi listrik. Langkah ini sekaligus meringankan beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung yang saat ini menampung 1.300 ton sampah per hari dengan tumpukan mencapai ketinggian 20–30 meter.
“Pengelolaan sampah modern membutuhkan sinergi semua pihak demi mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan ” tandas HBS kepada ARAHKATA.
Sebagai informasi, rencana kerja sama Pemkot Depok dengan PT Bintang Sakera Abadi (BSA) telah ditandatangani nota kesepahamannya pada Desember 2025 lalu. Skema tersebut membebankan biaya sekitar Rp395 ribu per ton atau setara Rp145 miliar per tahun jika dijalankan.
Adapun isi utama kerja sama menyepakati rencana pemanfaatan lahan di kawasan TPA Cipayung untuk pembangunan pabrik pengolahan sampah modern berkapasitas target 1.000 ton per hari.
Isi dokumen MoU tersebut, tidak memuat konsekuensi atau kewajiban penggunaan anggaran daerah (APBD). Dalam dokumen tidak mencantumkan nominal pembayaran, biaya jasa pengolahan atau tipping fee), ataupun nilai investasi secara formal. Karena belum ada ikatan finansial.
Sumber: https://arahkata.pikiran-rakyat.com/berita/pr-12810364029/politisi-pks-ungkap-penanganan-sampah-psel-jadi-pilihan-aman-apbd-depok?page=2